Bangladesh Akan Gelar Pemilu Pada Paruh Pertama Di April 2026 sebagaimana diumumkan oleh pemimpin pemerintahan sementara negara tersebut pada Jumat, 6 Juni 2025.

Pernyataan ini disampaikan menyusul periode pemerintahan transisi yang berlangsung tanpa melalui mekanisme pemilu, sejak gelombang demonstrasi mahasiswa pada tahun 2024 menyebabkan jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Pemerintahan sementara yang saat ini dipimpin oleh Muhammad Yunus, peraih Penghargaan Nobel Perdamaian, telah mengelola jalannya negara dengan jumlah penduduk lebih dari 170 juta jiwa itu sejak bulan Agustus tahun lalu.

Yunus mengambil alih kendali pemerintahan setelah Hasina dilaporkan melarikan diri ke India akibat eskalasi demonstrasi berdarah yang menuntut perubahan kepemimpinan.

Meskipun demikian, pemerintah transisi yang dikomandoi oleh Yunus menghadapi tantangan besar dalam beberapa pekan terakhir.

Bangladesh Akan Gelar Pemilu Pada Paruh Pertama

Ketegangan sosial meningkat seiring dengan munculnya gelombang unjuk rasa yang dipicu oleh isu pengupahan dan kebijakan pemecatan terhadap aparatur sipil negara yang dinilai dilakukan tanpa proses yang semestinya.

Protes tersebut menandai kekecewaan masyarakat terhadap beberapa kebijakan kontroversial yang diberlakukan selama masa transisi.

“Setelah menelaah perkembangan program reformasi yang tengah berlangsung, saya menyampaikan kepada seluruh warga negara bahwa pemilihan umum nasional akan diselenggarakan pada salah satu hari di paruh pertama bulan April 2026,” ujar Muhammad Yunus dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara luas pada Jumat, seperti dikutip dari laporan Channel News Asia (CNA).

Yunus, yang dikenal sebagai tokoh independen dan tidak memiliki afiliasi politik dengan partai manapun, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk mencalonkan diri dalam pemilu mendatang.

Ia juga menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Bangladesh akan segera memaparkan rincian teknis serta peta jalan penyelenggaraan pemilu pada waktu yang dianggap tepat.

Di sisi lain, sejumlah kelompok oposisi, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), menyuarakan tuntutan agar proses pemilu dipercepat.

Mereka memperingatkan bahwa penundaan pemilu berisiko memicu ketidakstabilan nasional serta meningkatkan rasa frustrasi di kalangan masyarakat. BNP juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan inklusivitas dalam setiap tahapan proses demokrasi.

Pada Paruh Pertama Di April 2026

Pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh dan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, yang sempat mendekam di penjara akibat kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2008, telah dibebaskan pada bulan Januari tahun ini. Pembebasan tersebut membuka peluang bagi dirinya untuk kembali bertarung dalam pemilihan umum yang akan datang.

Sementara itu, Partai Liga Awami yang sebelumnya dipimpin oleh Sheikh Hasina menghadapi pembatasan serius. Komisi Pemilihan Umum telah menangguhkan status pendaftaran partai tersebut, yang membuat mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu mendatang.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari keputusan pemerintah transisi yang melarang seluruh aktivitas politik Liga Awami, dengan mengacu pada Undang-Undang Anti-Terorisme.

Pemerintah menyatakan bahwa larangan tersebut diberlakukan atas dasar pertimbangan keamanan nasional dan stabilitas publik pasca demonstrasi massal yang berlangsung beberapa hari.

Sheikh Hasina, yang sempat mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bangladesh, juga menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama terkait isu pelanggaran hak asasi manusia dan pemberangusan suara oposisi.

Pada tahun 2024, Hasina berhasil meraih masa jabatan keempat secara berturut-turut melalui pemilu yang dipertanyakan kredibilitasnya.

Pemilihan umum tersebut diboikot oleh partai-partai oposisi utama, yang saat itu sebagian besar tokohnya tengah menjalani hukuman penjara atau hidup dalam pengasingan di luar negeri.

Masa pemerintahan Sheikh Hasina yang panjang disertai dengan tudingan terhadap pemerintahannya yang dinilai represif. Penangkapan terhadap tokoh oposisi, pembatasan terhadap kebebasan media, serta pelibatan aparat keamanan dalam pembubaran demonstrasi menjadi sorotan utama masyarakat internasional.

Baca Juga : Pendiri Facebook Sebut Era Jejaring Sosial Sudah Berakhir

Situasi ini menyebabkan ketegangan politik domestik semakin tajam dan berkontribusi pada gelombang perubahan yang akhirnya menjatuhkan pemerintahannya.

Dalam konteks saat ini, masa transisi yang dikomandoi oleh Muhammad Yunus berupaya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem politik negara.

Namun, tantangan besar masih menanti, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan memastikan proses pemilu berlangsung secara adil, inklusif, dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Sejumlah pengamat politik menilai bahwa keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi internasional akan menjadi elemen penting dalam memantau proses demokrasi di Bangladesh ke depan.

Komitmen pemerintah transisi dalam membuka ruang partisipasi politik dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi substantif akan menjadi kunci dalam menentukan legitimasi pemerintahan hasil pemilu 2026.

Dengan semakin dekatnya jadwal pemilu yang telah diumumkan, semua pihak kini menaruh perhatian pada bagaimana Komisi Pemilihan Umum Bangladesh akan menjalankan tugasnya dalam menyusun agenda pemilu yang transparan dan kredibel.

Proses pendaftaran partai politik, verifikasi kandidat, serta kampanye pemilu yang adil akan menjadi indikator awal dalam mengukur kualitas demokrasi Bangladesh pasca pemerintahan Hasina.

Masyarakat internasional, termasuk negara-negara sahabat dan organisasi regional seperti Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja Sama Regional (SAARC), diharapkan dapat memainkan peran konstruktif dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang damai dan demokratis.

Dengan pengumuman resmi yang telah disampaikan oleh Muhammad Yunus, fokus kini beralih pada implementasi agenda reformasi dan persiapan logistik pemilu.

Harapan masyarakat Bangladesh tertuju pada lahirnya pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat, mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat, serta membawa negara menuju stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan.