Penipuan Berkedok Seleksi Pegawai, Catut Nama Badan Gizi Nasional

Penipuan Berkedok Seleksi Pegawai, Catut Nama Badan Gizi Nasional

Penipuan berkedok seleksi pegawai kembali terjadi. Kali ini, nama Badan Gizi Nasional (BGN) dicatut oleh pihak tak bertanggung jawab untuk

merekrut pegawai palsu melalui pesan pribadi, email, hingga media sosial. Modus ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mencemarkan nama institusi pemerintah yang sebenarnya tidak membuka rekrutmen resmi.

Sejumlah masyarakat melaporkan menerima undangan wawancara kerja, lengkap dengan kop surat BGN palsu, mengatasnamakan rekrutmen

CPNS atau pegawai kontrak. Dalam undangan tersebut, pelamar diminta melakukan pembayaran biaya administrasi dan mengisi data pribadi secara lengkap.

Penipuan Berkedok Seleksi Pegawai, Catut Nama Badan Gizi Nasional

Menanggapi hal ini, pihak Badan Gizi Nasional secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak pernah melakukan rekrutmen melalui jalur pribadi atau media sosial, apalagi meminta imbalan dalam bentuk uang. Segala informasi mengenai penerimaan pegawai resmi hanya diumumkan melalui situs resmi BGN dan kanal pemerintah seperti BKN atau Menpan-RB.

Kepala Humas BGN, Lestari Dewi, menyampaikan, “Kami tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penipuan yang mencatut nama lembaga kami. Masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap informasi yang tidak berasal dari sumber resmi.”

Modus Lama yang Masih Efektif

Modus penipuan rekrutmen seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Pelaku biasanya menargetkan lulusan baru atau pencari kerja yang sedang putus asa. Surat undangan yang terlihat resmi, logo instansi, hingga adanya nomor kontak fiktif membuat korban percaya dan akhirnya melakukan pembayaran.

Tak jarang, pelaku juga membuat situs tiruan dengan domain mirip situs asli instansi pemerintah. Di dalamnya tertera jadwal wawancara, pengumuman lolos tahap seleksi, dan rincian pembayaran. Penipuan ini bisa merugikan korban hingga jutaan rupiah.

Korban Mengaku Rugi dan Kecewa

Salah satu korban yang berhasil dihubungi, berinisial AN (25), mengaku telah membayar Rp1,5 juta sebagai biaya “pengurusan SK pengangkatan.” Ia baru menyadari ditipu setelah tak bisa menghubungi kontak perekrut dan melihat peringatan dari situs resmi BGN.

“Saya pikir ini peluang langka, karena suratnya resmi dan ada tanda tangan digital. Tapi setelah bayar, mereka langsung hilang. Saya sangat kecewa dan merasa tertipu mentah-mentah,” ujar AN.

Imbauan dari Kepolisian dan Kementerian

Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran kerja instansi pemerintah yang tidak diumumkan secara resmi. Jika ragu, masyarakat diminta melakukan pengecekan ulang ke website resmi instansi atau langsung menghubungi kantor terkait.

“Jangan pernah melakukan transfer uang sebelum verifikasi. Pemerintah tidak pernah meminta dana pribadi dalam proses rekrutmen,” jelas Kombes Pol. Yudi Santoso dari Divisi Cyber Crime.

Cara Menghindari Penipuan Rekrutmen

Agar tidak menjadi korban, berikut beberapa tips sederhana:

• Cek sumber informasi: Pastikan informasi berasal dari situs resmi.

• Hindari pembayaran: Instansi pemerintah tidak memungut biaya rekrutmen.

• Waspada surat palsu: Verifikasi nomor surat dan tanda tangan ke instansi terkait.

• Gunakan logika sehat: Jika terdengar terlalu mudah atau menjanjikan tanpa proses, besar kemungkinan itu penipuan.

Harapan untuk Penegakan Hukum

Kasus ini menambah daftar panjang kejahatan siber dengan motif rekrutmen palsu.

Diharapkan aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku penipuan digital ini, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan logo dan nama instansi negara.

Pemerintah juga diharapkan bisa membangun sistem verifikasi publik yang lebih mudah, sehingga masyarakat bisa dengan cepat memastikan apakah informasi rekrutmen itu sah atau tidak.

Baca juga:KPK Sebut Tambang Emas di Sekotong Tak Bisa Dilegalkan