APBN Awal Tahun Tekor Rp 31,2 Triliun: Sinyal Buruk Kinerja Fiskal 2025

APBN Awal Tahun Tekor Rp 31,2 Triliun: Sinyal Buruk Kinerja Fiskal 2025

APBN 2025 menjadi sorotan publik setelah Kementerian Keuangan menunda pengumuman kinerja APBN edisi Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya mengumumkan laporan kinerja APBN Januari dan Februari 2025 secara bersamaan pada 13 Maret 2025.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu mengumumkan kinerja APBN setiap bulan. Biasanya, realisasi APBN untuk bulan tertentu diumumkan pada pertengahan bulan berikutnya. Oleh karena itu, laporan kinerja APBN edisi Januari 2025 seharusnya diumumkan pada pertengahan Februari 2025.

Dengan adanya penundaan hingga Maret 2025, banyak pihak mempertanyakan transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Publik menduga bahwa penundaan ini dilakukan karena buruknya kinerja APBN di awal tahun, terutama penurunan pendapatan negara dan peningkatan defisit anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Defisit APBN 2025 dan Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Dugaan publik akhirnya terbukti ketika Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 28 Februari 2025. Angka ini cukup mengejutkan karena pada Februari 2024, APBN masih mencatatkan surplus Rp 22,8 triliun atau sekitar 0,10 persen dari PDB.

Menkeu menyatakan bahwa defisit tersebut masih dalam batas wajar karena APBN 2025 telah didesain dengan defisit tahunan sebesar Rp 616,2 triliun atau sekitar 2,53 persen dari PDB. Namun, pernyataan ini menuai kritik karena perbandingan yang tidak seimbang antara defisit dua bulan dengan defisit yang diproyeksikan selama 12 bulan.

Jika dibandingkan dengan kinerja APBN di tahun-tahun sebelumnya, kinerja awal 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sejak tahun 2021 hingga 2024, realisasi APBN di awal tahun selalu mencatatkan surplus. Dengan defisit yang terjadi pada Januari-Februari 2025, hal ini menjadi peringatan bagi stabilitas fiskal pemerintah.

APBN Awal Tahun Tekor Rp 31,2 Triliun: Sinyal Buruk Kinerja Fiskal 2025

Beberapa faktor utama yang menyebabkan defisit APBN awal tahun ini antara lain:

1. Penurunan Penerimaan Negara
   • Pendapatan negara hingga Februari 2025 hanya mencapai Rp 316,9 triliun atau sekitar 10,5 persen dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp 3.005,1 triliun.
   • Penerimaan pajak mengalami kontraksi, hanya terkumpul Rp 187,8 triliun, turun 30,19 persen dibandingkan Februari 2024 yang mencapai Rp 269,02 triliun.
   • Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi domestik.
2. Penurunan Penerimaan Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
   • Penerimaan dari kepabeanan dan cukai hanya sebesar Rp 52,6 triliun, masih di bawah ekspektasi.
   • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 76,4 triliun, yang juga lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.
3. Belanja Negara yang Tetap Tinggi
   • Belanja pemerintah meningkat signifikan hingga Rp 348,1 triliun di awal tahun, naik sekitar 5 persen dibanding tahun sebelumnya.
   • Belanja pegawai, subsidi energi, dan pembayaran bunga utang tetap menjadi faktor utama yang membebani APBN.

Dampak Defisit APBN terhadap Ekonomi Nasional

Defisit APBN yang terjadi di awal tahun memiliki beberapa dampak yang perlu diperhatikan:

1. Tekanan terhadap Stabilitas Fiskal
   • Jika tren ini terus berlanjut, pemerintah harus menyesuaikan belanja atau mencari tambahan penerimaan untuk menekan defisit lebih lanjut.
   • Peningkatan defisit dapat berdampak pada kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
2. Potensi Kenaikan Utang Pemerintah
   • Defisit anggaran harus ditutup melalui penerbitan surat utang negara atau pinjaman luar negeri.
   • Jika tidak dikelola dengan baik, rasio utang terhadap PDB bisa meningkat dan membebani keuangan negara di masa depan.
3. Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
   • Penurunan belanja infrastruktur atau program sosial akibat tekanan fiskal dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
   • Dunia usaha juga dapat terdampak jika insentif pajak dikurangi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Rekomendasi Kebijakan untuk Menekan Defisit APBN

Baca juga:Sebut Waktu Pelarangan Truk Sumbu 3 Terlalu Panjang, Pengusaha: Sopir Bisa Enggak Makan

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak
   • Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak agar kepatuhan pajak meningkat.
   • Mempercepat implementasi digitalisasi perpajakan untuk menekan kebocoran penerimaan.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan Negara
   • Mengembangkan sumber PNBP baru dari sektor energi terbarukan, pariwisata, dan industri digital.
   • Meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor ekspor non-migas.
3. Efisiensi Belanja Negara
   • Meninjau kembali alokasi anggaran belanja pegawai dan subsidi yang kurang tepat sasaran.
   • Fokus pada belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi.
4. Pengelolaan Utang yang Berkelanjutan
   • Memastikan penerbitan surat utang dilakukan dengan strategi yang optimal untuk menghindari lonjakan beban bunga utang di masa depan.
   • Memanfaatkan pinjaman luar negeri hanya untuk proyek yang memberikan return on investment tinggi bagi negara.

Kesimpulan

Defisit APBN sebesar Rp 31,2 triliun di awal 2025 menjadi sinyal buruk bagi kinerja fiskal pemerintah. Dengan tren penerimaan negara yang menurun dan belanja negara yang tetap tinggi, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan defisit agar tidak semakin membebani ekonomi nasional.

Jika tidak segera diantisipasi, tren ini dapat meningkatkan risiko fiskal dan membebani kebijakan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak, diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi belanja negara, dan pengelolaan utang yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas APBN 2025.

Pemerintah perlu lebih transparan dan cepat dalam mengkomunikasikan kondisi APBN kepada publik agar dapat membangun kepercayaan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha serta investor. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia masih memiliki peluang untuk menjaga kesehatan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.