By Admin 
Penembakan WNI di Malaysia, 2 Korban Berasal dari Aceh
Dua dari lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) merupakan warga Aceh.
Informasi ini dikonfirmasi oleh anggota DPD RI Aceh, Haji Uma, yang mendapatkan kronologi dan data korban dari sejumlah warga Aceh di Malaysia. Penembakan terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 WIB. Dalam insiden tersebut, satu WNI meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka serius, termasuk dua warga Aceh yang disebutkan sebelumnya.
Korban diketahui sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di perahu ketika penembakan berlangsung. Menurut Haji Uma, tindakan ini tidak dapat diterima. Ia meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatik yang tegas terhadap kasus ini.
“Kita mengecam keras penembakan WNI oleh otoritas keamanan laut Malaysia, dan meminta
Pemerintah Indonesia segera menyampaikan sikap resmi atas kasus ini,” ujar Haji Uma dalam siaran pers, Senin (27/1/2025). Ia juga mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mendesak Pemerintah Kerajaan Malaysia mengusut tindakan yang dilakukan APMM.
Desakan Diplomatik dan Upaya Pengusutan
Haji Uma menegaskan pentingnya pengusutan untuk memastikan apakah penembakan ini sesuai dengan standard operating procedure (SOP) atau terdapat pelanggaran dari petugas APMM. Ia menyebut bahwa sejauh ini Kemenlu sudah menempuh langkah diplomatik, namun ia mendesak agar upaya ini mendorong penyelidikan resmi oleh pemerintah Malaysia.
“Kami meminta Kemenlu terus mendesak agar pemerintah Malaysia mengusut kasus ini secara transparan.
Hal ini penting tidak hanya untuk mencari keadilan bagi para korban, tetapi juga untuk menjaga hubungan diplomatik dan bilateral antara kedua negara tetap harmonis,” tambahnya.
Haji Uma berharap pemerintah Indonesia dapat segera mengambil tindakan lebih lanjut agar insiden ini diusut tuntas dan tidak terulang di masa mendatang.
Penembakan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan hak pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Keputusan diplomatik yang tepat dinilai penting untuk memastikan perlindungan WNI di luar negeri, khususnya mereka yang bekerja sebagai pekerja migran.
Melalui langkah-langkah diplomatik dan pengusutan resmi, diharapkan ada kejelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan oleh petugas APMM.